Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu (Musrenbang RKPD) tahun 2019 memunculkan 9 perioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang. Musrenbang dilaksanakan pada Senin (12/03/2018) di Aula Nyi Endang Dharma Ayu, Universitas Wiralodra Indramayu.
Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah menjelaskan, musrenbang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang bertujuan menjaring aspirasi masyarakat, sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
“Forum musrenbang dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Indramayu. Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera hendaknya menjadi visi yang harus diwujudkan bukan hanya menjadi slogan. Tantangan pembangunan yang semakin berat di segala bidang membutuhkan kesiapan perencanaan, pembangunan yang baik tidak akan terwujud tanpa adanya perencanaan yang baik,” tegas bupati.
Pada kesempatan itu Bupati Indramayu juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi isu utama di tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Namun demikian bidang-bidang lain tetap menjadi perhatian, dan saling bersinergi dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Isu pembangunan di Kabupaten Indramayu yang menjadi dasar ditetapkannya prioritas pembangunan daerah tahun 2019 adalah masih rendahnya IPM, masih tingginya angka kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, ketersediaan barang publik yang masih di bawah SPM, kurangnya sinergitas perencanaan pembangunan dari level desa sampai ke kabupaten, masih rendahnya kemandirian daerah, serta reformasi birokrasi.
Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu, Wawang Irawan menjelaskan, berdasarkan isu tersebut, terdapat 9 prioritas perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang yakni peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, kesehatan, peningkatan Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, penanganan dan pengurangan kemiskinan, PMKS, dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas dan poduktivitas pada sumber perekonomian untuk seluruh masyarakat, pningkatan kualitas, kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dalam peningkatan pelayanan publik,.
Selanjutnya adalah optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan daya saing, penataan dan Penguatan sumberdaya aparatur untuk membentuk birokrasi yang besih, akuntabel, efektif, dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima dalam memenuhi pelayanan publik, penguatan pelayanan, administrasi, pembangunan dan keuangan desa, dan intensifikasi serta ekstensifikasi sumber dan nilai pendapatan asli daerah (PAD).
“Penetapan prioritas pembangunan tahun 2019, diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat, yakni pertumbuhan ekonomi 2%, tingkat pengangguran terbuka 7,57%, tingkat kemiskinan 11,77 %, dan nilai IPM 66,46,” tegas Wawang.
Selanjutnya, tambah Wawang, untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019, telah dilaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, serta Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah. Berdasarkan rangkaian tersebut, terjaring aspirasi yang tertuang dalam usulan program dan kegiatan tahun 2019. Total usulan hasil forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah terdiri dari 1184 kegiatan lingkup bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, 174 kegiatan lingkup bidang Ekonomi, serta 198 kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur, dengan nilai usulan sebesar Rp. 864.562.682.170,-
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Bidang Ekonomi BKPP Wilayah III Cirebon Andi Mahidi mengatakan, isu pembangunan di Jawa Barat Tahun 2019 meliputi pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penurunan ketimpangan melalui optimalisasi konektivitas dan sektor unggulan di wilayah pengembangan dan kawasan strategis provinsi, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan reformasi birokrasi, dan optimalisasi reformasi birokrasi.
Berdasarkan isu tersebut, prioritas pembangunan di Jawa Barat Tahun 2019 memperioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan rintisan wajib belajar 12 tahun, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar, peningkatan interkoneksi pusat-pusat pertumbuhan dan infrastruktur wilayah pendukung kegiatan ekonomi, mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Koperasi dan Usaha Kecil (KUK), peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang, pemanfaatan modal alam untuk pemantapan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agroindustry berkelanjutan, penguatan Reformasi Birokrasi, pnanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Sementara itu Ketua DPRD Indramayu, Taufik Hidayat, dalam paparan penyampaian hasil reses masih banyak aspirasi dari masyarakat Indramayu yang masuk ke lembaga DPRD Indramayu terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan public yang dilakukan oleh birokrasi Indramayu, selain itu juga pembangunan infrastrutur di daerah pedesaan masih harus terus diperhatikan oleh Pemkab Indramayu. Aa DENI / Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Indramayu